Inspektorat Daerah

Rapat Verifikasi GAB dan GBS Pengarasutamaan Gender Tahun 2023 oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Selasa (21/6/2022) yang dilaksanakan di Ruangan Bidang PPM. Rapat ini dibuka oleh Kepala Bidang PPM Bapak Ahmad Hidayat, S.STP., M.Sc., dan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPrPA Ibu Hj. Syofianeri, S.H. dan dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah di KabupatenPesisir Selatan.

Hal-hal yang diterapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) antara lain :

1. Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada output. Relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas. Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan dalam rangka:

1. Penugasan prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDGs;
2. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery); dan
3. Pelembagaan pengarasutamaan gender/PUG (termasuk di dalamnya capacity building, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilah).

2. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).

1. ARG bukanlah dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
2. Adanya ARG tidak selalu berarti penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan;
3. Alokasi ARG bukanberarti hanyater dapat dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
4. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% untuk laki-laki 50% untuk perempuan dalam setiap kegiatan; dan
5. Tidak semua program/kegiatan/output harus dilakukan analisis gender (WR)
   Pada rapat ini di dilakukan verifikasi terhadap penyusunan GAB dan GBS Tahun 2023 yang telah dilakukan oleh masing-masing PD apakah sudah responsive gender.